Hukum dan Kriminal DPRD Kota Pekalongan Panggil Semua Pihak dalam Kasus Dugaan Jual Beli Proyek

DPRD Kota Pekalongan Panggil Semua Pihak dalam Kasus Dugaan Jual Beli Proyek

210
BERBAGI
Advertisement

Berita Merdeka – Pimpinan DPRD Kota Pekalongan memanggil semua pihak yang terkait dengan laporan GNPK-RI atas dugaan adanya praktek jual beli proyek pada pengadaan barang / jasa pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yang diadakan di Ruang Sidang Komisi A DPRD Kota Pekalongan, Senin, 11 Juli 2022.

Selaku pihak yang mempunyai tugas dan fungsi pokok pada pengawasan penyelenggaraan negara, DPRD Kota Pekalongan memfasilitasi surat permintaan klarifikasi oleh GNPK-RI bernomor 079/ Klarifikasi / GNPK-RI Pusat / VI / 2022 tentang dugaan adanya praktek jual beli proyek.

Surat undangan yang ditanda tangani Ketua DPRD Kota Pekalongan bernomor 025/1165 tertanggal 6 Juli 2022 itu diagendakan dengan bertajuk acara Rapat Audiensi Komisi A DPRD Kota Pekalongan dengan GNPK-RI terkait e-Tendering Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Pekalongan.

Advertisement

GNPK-RI merilis adanya dugaan tindak pidana tersebut yang dikirimkan ke meja redaksi Berita Merdeka, untuk memastikan ada dan/atau tidak adanya dugaan tindak pidana korupsi akibat dari persaingan usaha tidak sehat dalam proses e-Tendering Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada LPSE Kota Pekalongan – Tahun Anggaran 2022.

“Maka perlu dilakukan klarifikasi,” ujar Ketua Umum GNPK-RI, H.M. Basri Budi Utomo AS, SE, SIP, melalui pesan whatsapp ke beritamerdeka.co.id, Selasa, 12 Juli 2022.

Hal itu menurutnya mengingat hasil kajian dan tela’ahan Badan Litbang dan Kajian Tipikor GNPK-RI Pusat, tertanggal 25 Juni 2022, tentang dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat proses e-Tendering Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada LPSE Kota Pekalongan – APBD Tahun Anggaran 2022.

“Terkait dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam tender untuk memenangkan peserta rekanan / perusahaan tertentu pada e-Tendering Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah – LPSE Kota Pekalongan APBD Tahun Anggaran 2022, yang diduga penyelenggaraannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terlampir Daftar inventarisasi e-Tendering Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah – LPSE Kota Pekalongan APBD Tahun Anggaran 2022,” tulis dalam pernyataan permintaan klarifikasi kepada DPRD Kota Pekalongan.

Dari hasil kajian tersebut, maka pihaknya meminta kepada DPRD Kota Pekalongan dalam klarifikasi untuk meghadirkan beberapa unsur-unsur yang berkompeten dipemerintahan seperti antara lain Komisi DPRD, Sekda, Bapeda, Inspektorat, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, PPK dan Pokja ULP dan Kepala Bagian PBJ dan Minbang Setda Pemerintah Pekalongan serta semua pihak yang dianggap perlu untuk dihadirkan. (Anis Yahya)